KRONOLOGIS PERKARA; 1.1. Bahwa PT. A mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari Bank. B untuk pekerjaan pembangunan Masjid dengan agunan berupa 3 SHM, yang salah satunya atas nama Bpk. X 1.2. Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2012 Kredit PT. A telah lunas; 1.3. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2014 Agunan SHM telah diserahkan kepada PT. A diterima dan ditandatangani oleh Direktur; 1.4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Agunan tersebut diserahkan kembali ke Bank. B dengan keterangan sebagai TITIPAN di Bank. B 1.5. Diterima kembali oleh Bank B karena pada saat penyerahan agunan tanggal 26 Juni 2014 terjadi kesalahan yang seharusnya Agunan diserahkan kepada pemilik agunan dan diketahui oleh PT. A 1.6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 telah dipertemukan antara PT. A dengan Bpk. X selaku Pemilik salah satu Agunan SHM untuk dikembalikan agunan tersebut, namun dari pihak PT. A mengancam dengan kekerasan (premanisme) apabila sertifikat tersebut diserahkan kepada pemiliknya maka akan membuat keramaian di Bank B. Sebaliknya apabila sertifikat diserahkan kepada PT. A maka pihak Bpk X selaku pemilik Agunan akan menggugat dan melaporkan kepada OJK; 1.7. Bahwa setelah ditelusuri baru diketahu antara Bpk. X dan PT. A memiliki hutang piutang pribadi sehingga menimbulkan permasalahan tersebut; 2. PERMASALAHAN HUKUM; 2.1. Bagaimana status Agunan yang diberikan kepada Bank B setelah kredit Lunas? 2.2. Kepada pihak mana seharusnya Agunan di Bank B dikembalikan? 3. ANALISA HUKUM; 3.1. Tentang status Agunan yang diberikan kepada Bank B setelah Kredit Lunas 3.1.1. Bahwa telah terdapat suatu “perjanjian Pokok” pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. A, yang disertai “perjanjian Accesoir/ Perjanjian ikutan” dengan pemberian Agunan berupa 3 SHM, yang salah satunya atas nama Bpk. X Page 1 of 6 3.1.2. Bahwa Agunan Sertifikat tanah yang sudah terdaftar pada dasarnya dijaminkan dengan hak tanggungan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”): “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” 3.1.3. Bahwa Agunan tersebut diberikan PT. A sebagai jaminan untuk pelunasan fasilitas kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang diterima oleh PT. A; 3.1.4. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 25 Oktober 2012 menyatakan bahwa Pinjaman PT. A telah dinyatakan LUNAS; 3.1.5. Bahwa mengacu pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatur mengenai hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 3.1.6. Bahwa dengan demikian, dengan dilunasinya Kredit oleh PT. A, maka Hak Tanggungan atas Agunan yang diberikan oleh PT. A kepada Bank B telah hapus, karena telah terjadi pelunasan atas kredit oleh PT. A; 3.1.7. Bahwa prosedur terkait penghapusan Hak Tanggungan telah dilaksanakan 3.1.8. Bahwa dengan Lunasnya Kredit oleh PT. A maka Pembebanan Hak Tanggungan atas Agunan telah hapus pula, sehingga Page 2 of 6 Bank B Berkewajiban untuk mengembalikan Agunan tersebut kepada Debitur; 3.2. Tentang pihak yang berhak menerima pengembalian Agunan dari Bank B 3.2.1. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Agunan atas fasilitas kredit PT. A adalah pembebabanan Hak Tanggungan atas 3 SHM; 3.2.2. Bahwa Seripikat-Sertipikat tersebut, bukan atas nama PT. A melainkan atas nama pribadi para pemiliknya, yang salah satunya adalah bpk. X 3.2.3. Bahwa bpk. X dalam hal ini adalah sebagai “pihak ketiga pemberi jaminan”, dimana pihak ketiga tersebut menjamin utang debitur dalam hal ini PT. A dengan Sertipikat Hak Milik miliknya; Catatan : Kami Asumsikan bahwa telah terdapat perjanjian tertulis antara PT. A dengan pemilik SHM Sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Janji tersebut dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 3.2.4. Keterlibatan Pihak ketiga dalam pemberian jaminan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4) UU Hak Tanggungan, yang berbunyi: “Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tana- man dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesat- uan dengan tanah tersebut, dan yang meru- pakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan” Bunyi Pasal tersebut diperjelas pada penjelasan yang berbunyi: “Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, Page 3 of 6 tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya lain daripada pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan.” 3.2.5. Bahwa Untuk dapat menjadikan SHM milik pihak ketiga sebagai agunan atas fasilitas kredit PT. A, maka Pihak pemilik tersebut harus diikutsertakan dalam penandatanganan pada akte pemberian Hak Tanggungan bahwa barang/bendanya tersebut ikut diikatkan dalam pembebanan Hak Tanggungan; 3.2.6. Bahwa dengan ditandatanganinya akta pembebanan Hak Tanggungan, Pihak Ketiga dianggap telah menyerahkan kepemilikan Hak Tanggungan kepada Debitur PT. A sebagai jaminan, maka secara otomatis pihak ketiga dianggap sebagai Debitur kedua dimana juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kredit Karena pihak ketiga telah secara sukarela mau terlibat dalam pemberian kredit kepada debitur pertama dengan meminjamkan tanahnya sebagai jaminan Hak Tanggungan; 3.2.7. Bahwa dalam hal ini, kewajiban pembayaran kredit PT. A telah selesai dan atau telah LUNAS tertanggal 25 Oktober 2012, maka mengacu pada ketentuan pasal 46 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur mengenai : 1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan; 2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan/atau dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terdapat permintaan dari Debitur. Bank B harus menyerahkan kembali SHM yang menjadi Agunan untuk pelunasan Fasilitas Kredit kepada Debitur; 3.2.8. Bahwa dalam prakteknya pada tanggal 26 Juni 2014 Bank B telah menyerahkan kembali Agunan kepada PT. A yang diterima dan ditandatangi tanda terima Direktur PT. A; Page 4 of 6 3.2.9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014 Agunan yang telah dikembalikan kepada PT. A, diserahkan kembali kepada Bank B dengan keterangan “TITIPAN”; Catatan : Berdasarkan keterangan Bank B, Agunan tersebut diterima kembali karena pada saat penyerahan agunan tanggal 26 Juni 2014 terjadi kesalahan yang seharusnya Agunan diserahkan kepada pemilik agunan dan diketahui oleh PT. A; 3.2.10. Bahwa hal tersebut menjadi permasalahan pada saat ini karena Para Pihak yaitu PT. A dan Bpk. X selaku pemilik SHM sama sama menuntut untuk diserahkan nya sertipikat tersebut ; 3.2.11. Bahwa sebagaimana penjelasan sebelumnya, dengan ditandatanganinya akta pembebanan Hak Tanggungan, Pihak Ketiga dianggap telah menyerahkan kepemilikan Hak Tanggungan kepada Debitur sebagai jaminan, maka secara otomatis pihak ketiga dianggap sebagai Debitur kedua dimana juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kredit Karena pihak ketiga telah secara sukarela mau terlibat dalam pemberian kredit kepada debitur pertama dengan meminjamkan tanahnya sebagai jaminan Hak Tanggungan; 3.2.12. Bahwa karena pihak ketiga juga telah dianggap sebagai debitur kedua dalam perjanjian kredit setelah menyerahkan kepemilikan Hak Tanggungan maka pihak ketiga dan debitur telah dianggap sama kedudukannya dalam perjanjian kredit tersebut; 3.2.13. Bahwa terkait pengembalian Agunan kepada Debitur yang dalam hal ini yang menjadi Debitur adalah PT. A, dengan pemberian Jaminan milik pihak ketiga; dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak ketiga untuk dapat memberikan jaminannya harus ikut menandatangani pembebaban Hak Tanggungan dengan demikian pihak ketiga telah menjadi debitur kedua; 3.2.14. Bahwa dengan demikian dalam hal pengembalian kepada Debitur, pihak ketiga adalah Pemilik atas SHM yang diagunkan kepada Bank B sehingga terkait Pengembalian Agunan dapat diberikan kepada Pemilik SHM dan disaksikan pula oleh PT. A sebagai Debitur yang menerima Fasilitas Kredit; 3.2.15. Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan alasan Bank B menerima kembali Titipan Agunan; 3.2.16. Bahwa dengan demikian, atas Agunan tersebut Sebaiknya diberikan kembali kepada Pemilik Sertipikat Hak Milik sebagaimana tercantum nama nya dalam Sertipikat, dan dalam Page 5 of 6 pengembaliannya disaksikan oleh PT. A, sehingga semua pihak ikut menandatangani tanda terima penyerahan Agunan tersebut; 3.2.17. Bank B harus mengirimkan surat kepada pihak PT. A dan Pihak Pemilik Agunan terkait Pemberitahuan Pengembalian Agunan, sehingga Para Pihak Hadir pada Saat pengembalian tersebut; 3.2.18. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari para pihak harus menandatangani tanda terima pengembalian Agunan;