KRONOLOGIS

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota B, terdapat Direktur yang meninggal dunia, sehingga untuk menggantikan sementara direktur tersebut, rencananya akan diangkat Plt, bagaimana mekanisme pengangkatan Plt pada PDAM tersebut dan apa saja hak-hak plt?

  1. PERTANYAAN
    1. 1.1.  Apa dasar kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan penunjukan langsung Plt untuk mengganti jabatan kosong Direktur Umum?
    2. 1.2.  Apa saja Tugas dan Kewenangan yang dapat dilakukan Plt?
    3. 1.3.  Apakah hak-hak Plt setara dengan Jabatan barunya sebagai Plt Direksi Umum ?
  2. ANALISA HUKUM;

2.1. Tentang dasar kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan penunjukan langsung Plt untuk mengganti jabatan kosong Direktur Umum;

  1. 2.1.1.  Bahwa Plt adalah Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat yang berhalangan tetap;
  2. 2.1.2.  Bahwa dalam pasal 2 Permendagri 37/2018 diatur mengenai penyerahan kewenangan dari KPM kepada Kepala Daerah untuk“melaksanakan seleksi anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi yang masa jabatannta berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan”
  3. 2.1.3.  Bahwa sebagaimana informasi telah terjadi kekosongan Jabatan Direksi karena alasan yang bersangkutan meninggal dunia, berdasarkan pasal 52 Permendagri 37/2018, menyebutkan bahwa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    1. Meninggal dunia
    2. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
    3. Diberhentikan sewaktu-waktu
  4. 2.1.4.  Bahwa selanjutnya mengacu pada pasal 21 Perda No. 3 Tahun 2008 pengangkatan pejabat sementara untuk menggantikan direksi yang meninggal dunia adalah merupakan kewenangan Walikota;

Adapun pasal 21 Perda No. 3 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. WKeputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bahwa dengan demikian sebagaimana aturan tersebut pengangkatan pejabat sementara atau PLt adalah merupakan Kewenangan dari Walikota, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara, yang mana Pengangkatan tersebut ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Walikota;

2.2. Tentang Tugas dan Kewenangan yang dapat dilakukan Plt;

2.2.1. Bahwa Mengacu pada Pasal 18 dan 19 Perda No. 3 Tahun 2008 yang mengatur terkait Tugas dan kewenangan Direksi adalah sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas :

  1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
  2. Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5(lima) tahunan;
  3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan AnggaranTahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana StrategisBisnis kepada Walikota melalui Dewan pengawas;
  4. Membina pegawai;
  5. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  7. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
  8. Mewakili PDAM baik di dalam maupun diluar pengadilan;
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatanPDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Page 2 of 6

Pasal 19

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

  1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
  2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  4. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakiliPDAM;
  6. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  7. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAMberdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan DewanPengawas;
  8. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian danmelakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
  1. 2.2.2.  Bahwa dengan berakhirnya Jabatan suatu Direksi karena alasan sebagaimana pasal 52 huruf (a) Permendagri 37/2018, yaitu meninggal dunia, maka mengakibatkan jabatan tersebut kosong, dan sebagaimana ketentuan maka diangkatnya pejabat sementara untuk menggantikan jabatan yang kosong/ atau Plt, adalah untuk menjalankan tugas direksi tersebut sampai dengan adanya Pengangkatan Direksi baru;
  2. 2.2.3.  Bahwa perlu menjadi Perhatian, pejabat Plt atau Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat yang berhalangan tetap adalah bukan merupakan pejabat definitif;
  3. 2.2.4.  Bahwa Plt sama-sama melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi terdapat batasan dalam menjalankan tugasnya, Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
  4. 2.2.5.  Bahwa dalam Permendagri 2/2007, Permendagri 37/2018, dan Perda No. 3 Tahun 2008 tidak diatur secara rinci terkait dengan tugas dan kewenangan pejabat sementara atau Plt;Namun, apabila mengacu pada ketentuan yang berlaku, kita dapat mengacu pada aturan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019

Page 3 of 6

Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (SE No.2/2019);

Pada pokoknya, dalam aturan yang mengatur terkait Kewenangan Pelaksana Tugas, menjelaskan bahwa batasan kewenangan Plt adalah sebagai berikut :
Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

  • −  Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis artinya Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja;
  • −  Perubahan status hukum organisasi artinya menetapkan perubahan struktur organisasi;
  • −  Perubahan status hukum kepegawaian artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
  • −  Perubahan alokasi anggaran artinya Plt tidak boleh melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya;

2.3. Tentang hak-hak Plt sebagai Pejabat sementara menggantikan Direksi;

  1. 2.3.1.  Bahwa terkait dengan hak-hak Plt sebagai Pejabat sementara menggantikan Direksi, tidak diatur pula secara rinci dalam Permendagri 2/2007, Permendagri 37/2018, dan Perda No. 3 Tahun 2008;
  2. 2.3.2.  Apabila mengacu pada ketentuan terkait penghasilan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri 2/2007, sebagai berikut:Pasal 12
    1. 1)  Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
    2. 2)  Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
      1. tunjangan perawatan/kesehatan yang Inyak termasuk istri/suami dan anak; dan
      2. tunjangan lainnya.
    3. 3)  Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Page 4 of 6

4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dad jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleli Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

  1. 2.3.3.  Bahwa ketentuan diatas adalah yang mengatur terkait penghasilan Direksi Definitif, namun untuk Plt apabila kita menelaah kembali terkait keterbatasan kewenangan nya maka penghasilannya pun tidak serta merta sama dengan penghasilan direksi definitif. Oleh karena Pejabat Plt bukan merupakan Direksi Definitif;
  2. 2.3.4.  Bahwa apabila belum diatur secara rinci mengenai hal tersebut terkait kebijakan pemberian hak-hak Plt dapat ditentukan oleh pejabat yang berwenang dengan nilai kewajaran dan juga mempertimbangkan atau mengacu pada aturan aturan yang telah ada;
  3. 2.3.5.  Bahwa sebagai pertimbangan terkait pemberian hak-hak Plt dapat mengacu kepada SE No.2/2019, yang pada pokoknya menyatakan :“Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya”
  4. 2.3.6.  Bahwa karena terkait hak-hak Plt pada PDAM belum diatur secara rinci, dengan adanya uraian sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk penentuan hak- hak yang sewajarnya diberikan kepada Plt, karena kembali lagi

pada dasarnya Plt bukan jabatan definitif, sehingga kewenangannya terbatas, dan hak-hak nya terbatas;

KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana uraian diatas, terkait Berakhirnya Jabatan Direksi karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka untuk mengisi jabatan Direksi yang kosong tersebut adalah kewenangan Walikota untuk menunjuk Pejabat sementara atau Plt sebagai Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang berhalangan tetap;

Bahwa sebagaimana dalam uraian terkait kewenangan Plt adalah terbatas dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;

Page 5 of 6

Oleh karena itu karena Plt bukan lah Direksi Definitif, maka sebagai saran dan masukan, karena kewenangannya terbatas, maka hak-haknya pun terbatas dan penghasilan atau tunjangan yang diberikan kepada Plt menurut kewajaran yang pantas sebagai jabatan Plt tersebut;