KRONOLOGIS

PT. A (palsu) telah melakukan penunjukan kepada PT. R dan telah mengadakan kontrak untuk pekerjaan, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata PT. A tidak pernah mengeluarkan surat penunjukan atau melakukan kontrak dengan PT. R, sehingga diduga telah terdapat oknum PT.A palsu yang seolah-olah menjadi PT. A dan membuat surat-surat palsu atas nama PT. A dan melakukan kontrak dengan PT. R;

  1. PERTANYAAN-PERTANYAAN;
    1. 1.1.  Apakah perbuatan oknum PT. A yang mengatasnamakan PT. A dan membuat surat dan kontrak seolah-olah PT.A merupakan tindakan pidana pemalsuan surat?
    2. 1.2.  Pasal Apa yang dapat dikenakan terhadap dugaan perbuatan pidana pemalsuan surat ?
    3. 1.3.  Apa saja Unsur-Unsur dalam pasal tindak pidana pemalsuan surat?
  2. ANALISA HUKUM;

2.1. Tentang Perbuatan membuat surat palsu dan Pasal Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat

  1. 2.1.1.  Bahwa PT. R mendapat surat penunjukan terkait penunjukan sebagai pelaksana Pekerjaan dari PT. A;
  2. 2.1.2.  Bahwa berdasarkan hasil penelusuran PT. A TIDAK PERNAH membuat atau mengeluarkan Surat penunjukan sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditujukan kepada PT. R
  3. 2.1.3.  Bahwa Pihak yang menandatangani surat tersebut yaitu Ir. B selaku Project Manager, NAMA ORANG TERSEBUT TIDAK ADA DI DAFTAR PEGAWAI PT. A
  4. 2.1.4.  Bahwa berdasarkan Informasi PT.R pada saat menerima Penunjukan, Ir. Bmenyampaikan agar Jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui terkait adanya surat tersebut
  5. 2.1.5.  Bahwa sebagaimana uraian diatas, diduga Surat penunjukan ADALAH PALSU;
  6. 2.1.6.  Bahwa atas dasar surat palsu tersebut, telah digunakan oleh PT. R untuk mengadakan kontrak kerja dengan PT. A dan menurut informasinya telah melakukan transfer dan pembayaran- pembayaran serta melakukan pekerjaan yang berdasarkan pada surat palsu tersebut;

Page 1 of 5

  1. 2.1.7.  Bahwa dengan digunakannya surat palsu tersebut untuk pengadaan kontrak, PT.R telah mendapatkan keuntungan dengan adanya surat palsu yang dianggap seolah-olah benar tersebut;
  2. 2.1.8.  Bahwa dengan adanya surat palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. A yang asli karena surat palsu tersebut telah mengatasnamakan PT. A;
  3. 2.1.9.  Bahwa selain itu sikap PT. R yang sulit untuk dihubungi dan tidak kooperatif terkait informasi yang berkaitan dengan surat palsu tersebut, menimbulkan dugaan adanya kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh PT. R sebagai pihak yang menggunakan surat palsu tersrbut;
  4. 2.1.10.  Bahwa atas tindakan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut dapat dikenakan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :Pasal 263
    1. 1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
    2. 2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2.2. Tentang Unsur- Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 263 KUHP
2.2.1. Khusus tentang Unsur- Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 263

ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

Barang Siapa :

Pihak yang telah membuat surat palsu tersebut yang mengatasnamakan PT. A;

Page 2 of 5

Membuat surat palsu :

membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).

Pihak tersebut telah membuat dan mengeluarkan Surat penunjukan yang mengatasnamakan PT. A, Terkait dengan penunjukan PT. R sebagai pelaksana Pekerjaan

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Surat palsu tersebut telah dipakai sebagai dasar untuk pembuatan Kontrak kerja antara PT. R dan PT. A (palsu ) dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. A karena telah menggunakan nama baik PT. A;

  1. 2.2.2.  Khusus tentang Unsur- Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut :Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa :

    Pihak yang menggunakan / memakai surat palsu tersebut, dalam hal ini Patut Diduga yaitu PT.R, memakai surat palsu untuk keuntungan dirinya;

    dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

    Dengan sengaja telah menggunakan surat Penunjukan tersebut sebagai dasar dalam pembuatan kontrak; dan hal tersebut merugikan PT. A Karena surat tersebut telah mengatasnamakan PT. A dan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi PT. A;

  2. 2.2.3.  Bahwa berdasarkan Informasi PT. R pada saat menerima surat penunjukan, Ir. B Emenyampaikan agar Jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui terkait adanya surat tersebut, sehingga dapat diduga telah adanya maksud membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut untuk kepentingannya sendiri dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Page 3 of 5

3. KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya pernyataan demikian, sepatutnya PT. R merasa ada kecurigaan, namun dalam hal ini PT. R mengabaikan hal tersebut dan memakai surat palsu dan menganggap seolah-olah asli, sehingga patut diduga PT. R telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) KUHP;

2.2.4. Bahwa sebagai tambahan mengutip pendapat Ahli, (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.. 196) Unsur- unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat adalah:

  1. 1)  pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
  2. 2)  penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
  3. 3)  yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
  4. 4)  Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Bahwa sebagaimana uraian diatas, terkait adanya dugaan tindakan pidana pemalsuan surat, berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan diatas, dapat diduga kuat telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 263 KUHP;

Pelaku Tindak Pidana :

Pihak yang telah membuat surat palsu atas nama PT. A bahwa surat tersebut telah digunakan oleh PT. R sebagai dasar pembuatan kontrak, sehingga PT. R mendapat keuntungan dari penggunaan surat palsu tersebut;

Page 4 of 5

Bahwa apabila ditelusuri lebih lanjut, surat tersebut ditemukan di PT. R dan apabila memperhatikan sikap PT. R yang tidak kooperatif, maka patut diduga pihak PT. R telah melakukan membuat dan/atau mengetahui surat palsu yang mengatasnamakan PT. A dan PT. R telah menggunakan dan mendapat keuntungan darinya;

Korban dan/atau Pihak yang dirugikan :

Bahwa pihak yang telah mengalami kerugian adalah PT. A karena nama baiknya telah digunakan untuk membuat surat palsu; dan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi PT. A untuk kedepannya;